Breaking News
Home / Layanan

Layanan

Peningkatan Layanan Rekonsiliasi Laporan dan Penyampaian LPJ

SUBYEK EMAIL

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kenyamanan layanan rekonsiliasi KPPN Serang, disampaikan hal-hal sebagai berikut: Satker wajib melakukan rekonsiliasi dan penyampaikan LPJ Bendahara melalui email kppn20@gmail.com Hasil Rekonsiliasi dapat diunduh melalui website kppnserang.com menu HASIL REKONSILIASI pada sisi kanan warna kuning Penandatanganan BA Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara yang sudah benar dilayani …

Read More »

Koreksi Data Transaksi Pengeluaran

accounting

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Koreksi …

Read More »

Registrasi PIN PPSPM

pin

Dasar Hukum penerapan PIN PPSPM adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini …

Read More »

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

KIPS

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) adalah kartu yang menunjukkan identitas petugas satuan kerja (satker) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Prosedur pembuatan KIPS ini diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cata Penerbitan SPM dan SP2D …

Read More »

Retur SP2D

retur

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. Alasan terjadi retur SP2D antara lain: Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan; Kesalahan penulisan nama bank penerima; Rekening tidak aktif/tutup/pasif. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan …

Read More »

LHP Bank/Pos Persepsi

Logo-Bank

Proses Penerimaan dan Penyelesaian LHP Bank/Pos Persepsi Bank/Pos Persepsi wajib menyampaikan ADK (softcopy) dan LHP (hardcopy) kepada KPPN melalui petugas FO Seksi Bank pada sore hari antara pukul: 16.00 – 17.00 WIB; Petugas FO Seksi Bank meneliti kelengkapan lampiran LHP yang meliputi: Rekapitulasi Nota Kredit Penerimaan; Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); …

Read More »