Breaking News
Home / Layanan (page 2)

Layanan

Pengembalian Penerimaan

retur

Hal-Hal yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian: Terjadi kesalahan perekaman/penginputan surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) misalnya: nominal SSP sebesar Rp.100.000,- namun direkam oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp.1.000.000,-. Sehingga dalam hal ini Bank/Pos Persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalian ke KPPN selisihnya sebesar Rp.900.000,-. Terjadi Kelebihan pelimpahan ke Bank Tunggal/Bank Indonesia/Bank Operasional III …

Read More »

Koreksi Data Transaksi Penerimaan Negara

pencatatan

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Koreksi …

Read More »

Pembukaan Rekening Pemerintah

rek_ilust

Prosedur Pembukaan Rekening Pemerintah Persetujuan yang dapat diberikan Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah adalah pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Prinsip: 1 (satu) Satuan Kerja, 1 (satu) DIPA, 1 (satu) Bendahara, dan 1 (satu) Rekening. Sedangkan untuk rekening bendahara penerimaan, pemberian izin pembukaaan …

Read More »

Konfirmasi Setoran

Konfirmasi telah dibukukan atau legalisir surat setoran (SSP/SSBP/SSPB/SSPCP) yang dibayarkan melalui bank/pos persepsi mitra KPPN dapat dilakukan dengan: Melampirkan surat permintaan konfirmasi kepada KPPN dilampiri surat setoran yang akan dilegalisir dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan kode NTPN. Datang langsung ke loket validasi setoran KPPN dengan membawa fotocopy surat …

Read More »

Rekonsiliasi

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilakukan antara Satuan Kerja dan KPPN setiap bulan …

Read More »

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah …

Read More »

Reklasifikasi Setoran UP

Dasar Hukum: Perdirjen Nomor Per-61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan. Penyelesaian Kelebihan Pengembalian UP meliputi: Pengembalian kelebihan setoran UP kepada Bendahara Pengeluaran Kelebihan UP yang diselesaikan dengan pengembalian meliputi setoran UP yang berasal dari: SP2D LS a.n. Bendahara Pengeluaran yg belum dibayarkan kepada yang berhak; UP/yang sejenis bersumber dari …

Read More »

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

gaji

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 1. SKPP pegawai pindah disebabkan oleh mutasi pegawai. SKPP tersebut diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan …

Read More »

SPM Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan

up

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Batas Pemberian Uang Persediaan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja …

Read More »

SPM GUP

gup

SPM GUP Isi Kelengkapan SPM SPM GUP rangkap 2 (dua); ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. Uraian SPM GUP Isi Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja (Barang/Modal/Lain-lain) SPM GUP/TUP Nihil Kelengkapan SPM SPM GUP Nihil rangkap 2 (dua); ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. Bukti setor …

Read More »