Breaking News
Home / Peraturan / Panduan Satuan Kerja dalam Menghadapi SPAN

Panduan Satuan Kerja dalam Menghadapi SPAN

panduan

Surat Edaran Kepala KPPN Serang Nomor: SE-01/WPB.11/KP.020/2014 tentang Panduan Satuan Kerja dalam Menghadapi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN

  1. Umum

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-9206/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Persiapan Pelaksanaan Rollout SPAN di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, terhitung mulai hari Jumat tanggal 2 Januari 2015, KPPN Serang telah melaksanakan Rollout Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahap I.

  1. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diperlukan sebagai panduan bagi satuan kerja dalam pendaftaran supplier dan kontrak ke dalam aplikasi SPAN, melakukan koreksi atas SPM yang sudah menggunakan SPAN maupun koreksi atas setoran penerimaan negara yang sudah menggunakan MPN G-2. Hal ini sangat diperlukan karena proses upload dan persetujuan ADK Supplier dan Kontrak ke dalam aplikasi SPAN masih menemui kendala dalam segi waktu. Diharapkan dengan terbitnya surat edaran ini satker memiliki pemahaman yang baik dalam pengisian kode-kode supplier dan kontrak di dalam Aplikasi SAS 2015 sehingga dapat mengurangi kesalahan dan proses pencairan dana ke KPPN Serang dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat memenuhi kaidah SPAN.

  1. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Serang dalam menghadapi implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 2 Januari 2015.

  1. Dasar
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
  2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
  3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN;
  4. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-9206/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Persiapan Pelaksanaan Rollout SPAN di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan;
  5. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor: S-751/PB.8/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Konfirmasi Status Rekening Penerima Bantuan Sosial;
  6. Surat Kepala KPPN Serang Nomor: S-5935/WPB.11/KP.020/2014 hal Pemberitahuan dan Persiapan Pelaksanaan Rollout SPAN Tahap I
  7. Surat Kepala KPPN Serang Nomor: S-5748/WPB.11/KP.020/2014 hal Pengambilan user dan password Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
  1. Pemilihan Tipe Supplier

Pemilihan kode Tipe Supplier pada Aplikasi SAS 2015 di level Admin harus dilakukan dengan tepat, yaitu:

Tipe Supplier Jenis Supplier
01 Untuk supplier Bendahara Pengeluaran
02 Untuk supplier Pihak Ketiga
03 Untuk supplier Pegawai (PNS)
06 Untuk supplier Bantuan Sosial, Beasiswa, Pegawai non PNS
07 Untuk supplier SPM-KP, SPM-PP & SPM-KBC
  1. Pengisian alamat Email
  1. Alamat email wajib diisi dengan email satker yang valid (bukan email rekanan) karena data SP2D (retur dan daftar SP2D) akan secara otomatis dikirimkan ke email satker tersebut.
  2. Hindari penggunaan email kantor atau pemerintahan (xx.go.id), karena admin email tersebut biasanya secara otomatis akan menolak email masuk selain dari instansi/alamat email dengan domain yang sama. Email disarankan menggunakan alamat email google atau yahoo.
  3. Apabila sampai terbitnya SP2D masih belum menerima pemberitahuan via email di kotak masuk, cek pada bagian SPAM;
  4. Perubahan alamat email tidak perlu mengajukan surat ke KPPN Serang, cukup dengan mengganti pengisian alamat email pada pada Aplikasi SAS dan Aplikasi GPP/BPP Satker;
  5. Pastikan penulisan alamat email benar termasuk huruf besar/kecil dan tanda baca.
  1. Pengisian Detail Rekening Penerima
  1.  Nomor rekening tidak boleh lebih dari 30 digit;
  2. Penulisan nomor rekening pada Aplikasi SAS dan GPP/BPP tidak boleh mengandung tanda baca termasuk spasi (hanya angka);
  3. Penulisan nama rekening harus sama dengan penulisan pada Rekening Koran, bukan Referensi Bank (Referensi Bank tidak menjamin kebenaran nama rekening dikarenakan merupakan hasil ketikan dari petugas bank bukan cetakan langsung dari sistem perbankan);
  4. Pada  perekaman  Supplier di  Aplikasi  SAS, Kode Bank Pusat wajib diisi. Sedangkan kode nama Bank tidak wajib diisi namun tetap harus menuliskan nama cabang bank pada kolom sebelah kanannya.
  1. Perubahan Supplier
  1. Perubahan data supplier yang sudah terdaftar pada SPAN dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Supplier sesuai Format Lampiran VII PER-58/PB/2013 dengan melampirkan:
    1. Fotokopi/Scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Akta Pendirian Badan Usaha;
    2. Fotokopi/Scan Rekening Koran Bank;
    3. Fotokopi/Scan NPWP untuk perubahan NPWP
  2. Formulir tersebut di atas dapat di-email beserta hasil scan kelengkapannya ke alamat email kppn20@gmail.com . KPPN tidak akan memproses permintaan yang belum lengkap syaratnya.
  1. Penyampaian ADK Kontrak
  1. Sesuai PMK-190/PMK.05/2012, ADK Kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari setelah penandatanganan kontrak. ADK Kontrak dapat disampaikan ke KPPN Serang secara langsung atau melalui email dengan alamat kppn20@gmail.com dengan melampirkan:
    1. ADK kontrak
    2. Hasil scan/PDF Karwas Kontrak (cetak dari menu Rekam Kontrak)
    3. Hasil scan/PDF Karwas Realisasi Kontrak (cetak dari menu Rekam Kontrak)
    4. Hasil scan rekening Koran Pihak Ketiga/Rekanan
    5. Hasil scan NPWP Rekanan
  2. KPPN tidak akan memproses ADK Kontrak yang belum dilengkapi syarat-syarat tersebut di atas dan/atau ADK Kontrak yang masih salah dalam pengisian dan perhitungan termin kontrak.
  1. Pengajuan SPM Gaji Induk
  1. SPM Gaji Induk diajukan ke KPPN Serang paling lambat tanggal 10 setiap awal bulan;
  2. Pastikan Nomor dan Nama Rekening pada daftar terlampir sudah terisi dengan benar dan rekening dalam posisi aktif;
  3. Pastikan setiap pegawai sudah mempunyai NPWP Pribadi (bukan NPWP Bendahara);
  4. Kesalahan pengisian data rekening/data NPWP/rekening pasif, dapat menyebabkan retur SP2D dan keterlambatan penyaluran gaji pegawai.
  1. Pembuatan SPM Bantuan Sosial/Beasiswa (Tipe Supplier 6)
  1. Untuk meminimalisir retur SP2D, maka harus dipastikan bahwa rekening penerima Bantuan Sosial/Beasiswa dalam posisi aktif.
  2. Sebelum membuat SPM, PPK/PPSPM Satker agar melakukan konfirmasi kepada pihak Bank rekening tujuan akan status rekening penerima menggunakan format sesuai Lampiran I surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor: S-751/PB.8/2014 tanggal 4 Juli 2014;
  3. Untuk penerima yang statusnya sudah aktif, agar segera dibuatkan SPM. Sedangkan untuk rekening yang pasif, agar segera dikonfirmasikan kepada pihak penerima Bantuan Sosial/Beasiswa;
  4. Daftar Konfirmasi Status rekening yang sudah ditandatangani oleh petugas Bank tersebut harus dilampirkan dalam pengajuan SPM ke KPPN.
  1. Format/Template Excel untuk import SPM Daftar terlampir Tipe Supplier 3 (Uang makan, Lembur, Honor PNS, dll)
  1. Pembuatan SPM Uang Makan, Lembur, Honor PNS, dan sejenisnya (tipe supplier 3) dengan penerima terlampir harus menggunakan format excel yang sudah disediakan;
  2. Format excel tipe supplier 3 dapat diunduh pada situs www.kppnserang.com.
  1. Format/Template Excel untuk import SPM Daftar terlampir Tipe Supplier 6 (Bansos, Beasiswa, Honor Non PNS, dll)
  1. Pembuatan SPM Bansos (tipe supplier 6) dengan penerima terlampir harus menggunakan format excel yang sudah disediakan;
  2. Format excel tipe supplier 6 dapat diunduh pada situs www.kppnserang.com.
  1. Ketentuan Koreksi Transaksi Pengeluaran (SPM/SP2D)
  1. Tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang & sisa pagu pada DIPA menjadi minus;
  2. Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan segmen 2 (Kode KPPN);
  3. Dalam hal terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlah uang.
  1. Mekanisme Koreksi Transaksi Pengeluaran (SPM/SP2D)

Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Fotokopi SPM & Daftar SP2D sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SPM setelah koreksi & ADK Koreksi SPM.
  1. Mekanisme Koreksi Transaksi BLU (SP2B-BLU)

Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Fotokopi SP3B-BLU & S2B-BLU sebelum koreksi
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SP3B-BLU setelah koreksi & ADK Koreksi SP3B-BLU.
  1. Mekanisme Koreksi Transaksi Hibah Langsung (SPHL)

Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Fotokopi SP2HL & SPHL sebelum koreksi;
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. SP2HL setelah koreksi & ADK koreksi SP2HL.
  1. Mekanisme Koreksi Transaksi Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS)

Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

  1. Fotokopi MPHL-BJS & Persetujuan MPHL-BJS sebelum koreksi
  2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
  3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
  4. MPHL-BJS setelah koreksi & ADK Koreksi MPHL-BJS.
  1. Ketentuan Koreksi Transaksi Penerimaan Negara (Setoran)
  1. Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS;
  2. Tidak merubah total nilai penerimaan;
  3. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi penerimaan Satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan;
  4. Apabila terdapat permintaan koreksi atas setoran dari Satker dalam wilayah kerja KPPN lain, KPPN akan meneruskan permintaan koreksi dimaksud kepada KPPN lain tersebut;
  5. Dalam hal KPPN lain tersebut di atas belum melaksanakan SPAN, maka permintaan koreksi setoran akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat TP.
  1. Mekanisme Koreksi Transaksi Penerimaan Negara (setoran)

Satker mengajukan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara ke KPPN sesuai format Lampiran IV PER-16/PB/2014:

  1. Fotokopi SSP/SSBP/SSPB/SSPCP beserta NTPN/BPN;
  2. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai format Lampiran IV PER-16/PB/2014;
  3. ADK Koreksi setoran hasil dari Aplikasi K2PN/Konfirmasi Setoran terbaru.
  1. Ketentuan Lain
  1. Uraian Penerima pada SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP adalah “Bendahara Pengeluaran Satker ……” sama/sesuai dengan uraian penerima pada SPM-UP/TUP/GUP;
  2. ADK yang dapat diterima oleh SPAN adalah ADK hasil Aplikasi GPP/BPP, Aplikasi SAS dan Aplikasi SAIBA versi terbaru.
  3. Satuan kerja dapat memanfaatkan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai sarana monitoring penyelesaian SPM dan informasi lainnya pada aplikasi SPAN yang dapat diakses melalui internet dengan alamat http://spanint.kemenkeu.go.id menggunakan user dan password masing-masing satker.
  4. Surat Edaran ini, format surat, format excel dan peraturan terkait dapat diunduh pada situs www.kppnserang.com.

Terkait pelaksanaan Rollout SPAN, kami perkirakan dalam satu bulan pertama ini terjadi gangguan/keterlambatan pelayanan kami terkait upload data supplier sebagai data awal SPAN. Kebenaran dan keakurasian data supplier dan data kontrak dari satker sangat membantu kami dalam mempercepat proses pelayanan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SE-01/WPB.11/KP.020/2014

Template Supplier Tipe 3

Template Supplier Tipe 6

Slide Materi Sosialisasi

Check Also

PMK-222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (penyusunan LKKL) Perubahan PMK-177/PMK.05/2015 – Format CaLK 2016

PMK lama:  PMK-177/PMK.05/2015 Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *