Breaking News
Home / Peraturan / Perbaikan/Revisi Akun Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang Persediaan

Perbaikan/Revisi Akun Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang Persediaan

S-120/WPB.11/KP.020/2015 hal Perbaikan/Revisi Akun Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang Persediaan serta Perubahan Akun Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Untuk Pelaksanaan Anggaran T.A. 2015.

Sehubungan dengan dimulainya penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2015 dan dalam rangka menjaga pengeluaran negara yang benar, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyesuaian Akun Belanja Bantuan Sosial
  • Sesuai dengan pengaturan dalam Buletin Teknis No. 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sesuai saran dan hasil reviu BPKP Nomor : LR-228/K/D1/2014 tanggal 24 Juli 2014;
  • Dalam hal terdapat Akun Belanja Bantuan Sosial (57) yang tidak memenuhi definisi tersebut pada angka 1.a diatas, maka agar dilakukan penyesuaian akun (Revisi Anggaran), contoh:
  1. Tunjangan baik untuk PNS maupun non PNS seharusnya dimasukkan dalam kategori belanja pegawai;
  2. Biaya operasional lembaga/administrasi seharusnya menjadi belanja barang;
  3. Bantuan lembaga pemerintah seharusnya menjadi belanja barang;
  4. Penghargaan seharusnya menjadi belanja barang;
  5. Pengadaan fisik untuk dibagikan kepada masyarakat/Pemda seharusnya menjadi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Untuk pembayaran yang ditujukan untuk tenaga teknis seperti Penyuluh dan Guru/Dosen dapat menggunakan akun sebagaimana lampiran I surat ini.

  • Jika sudah terjadi pencairan DIPA dengan kodefikasi Bantuan Sosial yang tidak memenuhi definisi tersebut pada angka 1.a diatas, maka satuan kerja harus segera menghentikan/menunda pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan selesainya revisi akun Belanja Bantuan Sosial ke akun yang sesuai.
  1. Penyesuaian Akun Belanja Barang Persediaan

Sehubungan dengan telah terbitnya surat Dirjen Perbendaharaan No.: S-9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 hal Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan, dengan ini disampaikan kembali bahwa telah dilakukan beberapa penyesuaian posting rules dan Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang mengakibatkan perubahan atas pelaksanaan anggaran. Salah satu perubahan segmen akun yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran adalah perubahan akun belanja yang menghasilkan barang berupa persediaan. Perubahan segmen akun tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2015;

Terkait dengan hal tersebut diatas, agar satuan kerja mempedomani surat dimaksud dan menyesuaikan akun yang diperlukan.

  1. Perubahan Akun Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Terkait dengan pencatatan Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu terdapat perubahan akun sebagaimana lampiran II surat ini. Perubahan segmen akun tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2015.

  1. Ketentuan selengkapnya mengenai segmen akun dapat mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
  2. Mekanisme pelaksanaan pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran agar mempedomani peraturan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Tata cara revisi anggaran agar mempedomani peraturan mengenai tata cara revisi anggaran;
  4. Jika sudah terjadi pencairan DIPA dengan kodefikasi akun persediaan yang lama maka satuan kerja harus segera melakukan koreksi SPM/SP2D menurut kodefikasi akun persediaan yang baru ke KPPN Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

S-120/WPB.11/KP.020/2015

Check Also

S-117/MK.5/2017 Penyusunan dan Penyampaian LKKL Tahun 2016

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *