Breaking News
Home / Peraturan / Per-19/PB/2013 Syarat pengajuan SPM Uang Muka Kerja Kontrak

Per-19/PB/2013 Syarat pengajuan SPM Uang Muka Kerja Kontrak

SPM uang muka diajukan ke KPPN setelah sebelumnya data kontrak disampaikan ke KPPN, yaitu 5 hari kerja setelah kontrak/SPM ditanda tangan (baca: pengelolaan data kontrak)

SPM Uang muka diajukan ke KPPN dengan dilampiri:

  1. Jaminan uang muka asli
  2. Surat Pernyataan Keabsahan (di belakangnya distempel  “telah disahkan oleh PPSPM di…tanggal.. Nama…Tanda Tangan”)
  3. Surat Kuasa
  4. SSP
  5. ADK SPM

Jaminan uang muka dapat berasal dari bank atau asuransi yang diijinkan oleh OJK untuk memasarkan suretyship

Surat Keabsahan dan surat Kuasa dibuat sesuai format yang ditentukan dalam PER-19/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan uang muka beban APBN

Syarat-syarat jaminan Jaminan uang muka antara lain:

  • Masa berlaku jaminan ≥ masa pelaksanaan pekerjaan
  • Masa klaim jaminan ≥ 30 hari
  • Nilai Jaminan ≥ Nilai uang muka yang dicairkan
  • Memuat ketentuan bahwa: “Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan/obligee dapat mengajukan klaim penagihan kepada penjamin sampai berakhirnya masa klaim jaminan

Catatan : Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN,  jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN BUKAN langsung dilakukan UBAH

Download Per-19/PB/2013 di sini

DOWNLOAD DAFTAR ASURANSI DI SINI

Check Also

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dalam Perpres disebutkan bahwa, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik …

3 comments

  1. Assalamualaikum pak… mau tanya
    1. apakah bentuk surat pernyataan keabsahan harus sama dengan surat keabsahan di Per-19/PB/2013, soalnya pihak bank tidak mau membuat surat sesuai di Per-19/PB/2013, pihak bank membuat surat keabsahan versi sendiri
    2. apakah surat kuasa harus diketahui oleh pihak Bank?, (sesuai Per-19/PB/2013), soalnya Bank juga tidak mau menandatangani surat kuasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *