Breaking News
Home / Peraturan / Surat / S-077/WPB11/KP.020/2016 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Anggota TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI (JKK dan JKM)

S-077/WPB11/KP.020/2016 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Anggota TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI (JKK dan JKM)

  • Yth. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran
  • Lingkup Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI
  • Mitra Kerja KPPN Serang
  • Di tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-60/PB.7/2016 Tanggal 05 Januari 2016 hal: Pemberitahuan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI dan telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI efektif berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 2015.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Transaksi Khusus BA.999.99 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mendaftarkan seluruh Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI secara kolektif kepada PT Asabri (Persero) selaku badan penyelenggara berdasarkan basis data Belanja Pegawai Polri (BPP) dan data yang dikirimkan oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI per Juli 2015 dan telah membayarkan premi/iuran mulai bulan Juli 2015.
  3. Berdasarkan PMK Nomor 252/PMK.02/2015 pada Pasal 20 disebutkan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya ditempat pemakaman, tidak dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian/Lembaga dan tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  4. Pasal tersebut pada prinsipnya mengatur norma umum dalam batang tubuh yang mengatur untuk jangka waktu selanjutnya, namun demikian untuk masa peralihan (1 Juli sampai dengan 30 Desember 2015) diatur khusus sebagaimana pasal 21 bahwa hak peserta terkait dengan UDW/UDT dan biaya pemakaman disamping memperoleh dari DIPA satker juga mendapatkan jaminan dari Badan Penyelenggara.
  5. Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Kematian yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan diundangkan, peserta berhak menerima manfaat dari Pengelola Program melalui mekanisme pengganti biaya ( reimbursement ) dari PT Asabri (persero).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Download S-077/WPB.11/KP.020/2016 di sini Download PMK 252/PMK.02/2015 di sini

 

Check Also

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan KPPN Serang

Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *