Breaking News
Home / Berita / Adakan Rakor dengan Pemprov Banten, KPPN Serang bangun Kerjasama Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker DK-TP

Adakan Rakor dengan Pemprov Banten, KPPN Serang bangun Kerjasama Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker DK-TP

KPPN Serang rakor DK TPFoto: Sriyoga YP

kppnserang.com (15-03-2017) Sebagai bagian dari instansi pemerintah sudah selayaknya saling bersinergi dengan instansi lainnya untuk bekerja sama menuju perubahan yang lebih baik. KPPN Serang bersama-sama dengan pemprov Banten menghadirkan  SKPD pengelola dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2016 sekaligus mensosialisasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2017. Kegiatan mengambil tempat di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten hari Rabu, 15 Maret  2017.

Kegiatan yang bertemakan rapat koordinasi ini dibuka oleh Asisten II Pemerintah Provinsi banten di bidang pembanguan perekonomian, Ino S Rawita.  Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kerja sama Pemda Banten dengan KPPN sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian di provinsi Banten. Momen ini sangat ditunggu dan perlu ditingkatkan koordinasinya agar dana APBN yang telah disediakan untuk Banten dapat dioptimalkan penggunaannya. Selama ini Pemda Banten hanya berfokus pada APBD dan investasi daerah untuk keperluan pendanaan pembangunan dan kurang perhatian terhadap dana APBN sehingga banyak dana tidak terserap. Kerja sama ini juga dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan pendanaan kegiatan. Selain itu beliau juga berharap KPPN dapat memberikan solusi agar SKPD tidak terlalu disibukkan dengan masalah administrasi namun diharapkan SPJ dapat dilakukan dengan sederhana dan mudah namun dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pesan bapak Presiden.

Dari pihak KPPN Serang, Suhardjono menyampaikan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2016 di mana selama ini tingkat partisipasi SKPD dinilai rendah terbukti banyak dana APBN DK dan TP yang tidak terserap dan  juga banyak SKPD yang dikenai sanksi SP2S karena terlambat melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan. Di sisi lain juga ada kasus retur SP2D yang sering terjadi karena rekening yang diajukan SKPD tidak valid. Dalam kepatuhan penyampaian LPJ bendahara juga dinilai masih rendah. Untuk itu momen ini dijadikan untuk mengawali kerjasama yang lebih intensif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pada akhir sesi KPPN Serang memberikan penghargaan terhadap tiga  SKPD yang dinilai terbaik dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu SKPD lainnya untuk dapat melaksanaan APBN dengan lebih baik lagi.

Pada sesi terakhir acara disampaikan tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2017 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Suntari. Beliau membahas tentang pelaksanaan reviu perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian output satker, monitoring penyelesaian tagihan, monitoring penyampaian data kontrak, pengendalian UP dan TUP dan tata cara mengurangi penolakan SPM dengan pengecekan data supplier yang benar.

Ke depannya direncanakan akan dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan APBN dari dana DK dan TP setiap triwulan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif dan guna menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan. (smd)

Gallery photo on facebook

Check Also

penghargaan satker2

KPPN Serang beri penghargaan Satker berkinerja unggul

Foto : Sriyoga YP kppnserang.com (14-09-2017) Memasuki bulan September ternyata sudah harus menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *