Breaking News
Home / Peraturan / Surat / Penatausahaan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penatausahaan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Kepada Yth:

  1. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Gaji Mitra KPPN Serang
  2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
  3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang
  4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang
  6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon
    di tempat

Memperhatikan:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tenang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.5/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Transaksi Khusus dan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  4. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-235/PB/2016 Tanggal 12 Januari 2016 hal Penatausahaan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan ketentuan di atas, terhitung tanggal 1 Nopember 2015 Direktur Sistem Perbendaharaan telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja 440780, Direktorat Sistem Perbendaharaan melaksanakan tugas antara lain menatausahakan/membukukan pengeluaran Dana PFK, dan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan transaksi penerimaan Dana PFK dan transaksi pengeluaran Dana PFK;
  2. Penerimaan Dana PFK dihimpun dari luran Wajib Pegawai, Iuran Pemda, Iuran tabungan perumahan, iuran jaminan Kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah, luran jaminan Kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero), luran Jaminan Kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero), dan luran beras Bulog;
  3. Penerimaan Dana PFK pada poin 2 disetorkan Ke Kas Negara melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sesuai Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015;
  4. Penyetoran penerimaan Dana PFK pada poin 3 menggunakan Kode dan uraian pembukuan yaitu:
a. Kementerian/Lembaga : 999 (Bendahara Umum Negara)
b. Unit Organisasi Eselon I : 99 (Transaksi Khusus)
c. Satuan Kerja : 440780 (Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK))
d. Fungsi/Subfungsi/Program : 00.00.0000
e. Kegiatan/Output : 0000.0000
f. Lokasi : 0151 (Jakarta Pusat)
g. Akun : Diisi kode dan uraian akun penerimaan non anggaran PFK sesuai Bagan akun Standar
  1. Penyetoran penerimaan Dana PFK sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan poin 4 dilakukan melalui Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Download S-543/WPB.11/KP.0150/2016 Surat KPPN di sini Download S-235/PB/2016 Penatausahaan PFK di sini

Check Also

S-857/WPB.11/KP.0103/2018 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Periode II Tahun 2018

Yth. KPA/Kepala Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Serang Terlampir Di tempat Sehubungan dengan Surat Direktur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *