Breaking News
Home / Berita / KPPN Serang Selenggarakan Evaluasi, Apresiasi dan Siap dengan Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017 bersama Kemenag Banten

KPPN Serang Selenggarakan Evaluasi, Apresiasi dan Siap dengan Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2017 bersama Kemenag Banten

KPPN Serang kanwil kemenag bantenFoto: Smd

kppnserang.com (10-04-2017) KPPN Serang tingkatkan hubungan kerjasama dengan Kemenag Banten dengan menyelenggarakan evaluasi, apresiasi dan sosialisasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2017. Kegiatan diselenggarakan pada Senin, 10 April 2017 dan mengambil tempat di Aula Kanwil Kemenag Provinsi  Banten. Acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Prov Banten, H. A. Bazari. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Agama mengalami penurunan opini BPK atas Laporan Keuangan, hal ini tentunya perlu diatasi sehingga ke depannya terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan. Kedatangan KPPN untuk berkoordinasi dan melaksanakan evaluasi sangat diperlukan agar perubahan yang lebih baik dapat diwujudkan.

Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, Kepala KPPN Serang, Suhardjono menekankan pentingnya kebenaran rekening penerima pembayaran dalam tagihan yang diajukan sehingga tidak terjadi retur. Karena ketika persetujuan pembayaran sudah terjadi dan sudah diakui sebagai belanja negara tapi ternyata uang tersebut tidak beredar di masyarakat.

Dalam acara tersebut KPPN juga memberikan apresiasi kepada beberapa satker lingkup Kemenag yang dinilai baik dalam pelaksanaan anggaran 2016. Selain itu KPPN Serang juga menyampaikan langkah-langkah strategis KPPN Serang kanwil kemenag banten2pelaksanaan Anggaran 2017 yang harus dilakukan sehingga pelaksanaan anggaran berhasil dengan baik dan mendukung program pembangunan nasional. Dalam orasi singkat yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Suntari disebutkan bahwa ada 4 hal  utama yang harus diperhatikan ke depannya di antaranya: Pelaksanaan reviu perencanaan kegiatan, realisasi dan capaian output, penyampaian data kontrak yang tepat waktu yaitu paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditanda tangan, pengajuan tagihan paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara dan yang teakhir pengelolaan UP dan TUP di mana satker diharapkan dapat mengajukan revolving UP minimal satu bulan sekali dan memperhatikan pertanggungjawaban TUP sesuai dengan rincian rencana penggunaan dana. (smd)

 

Check Also

DAK

KPPN Serang Undang Pemda untuk FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Foto: Andry Holli W Best free WordPress theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *