Breaking News
Home / Peraturan / Surat / S-1444/WPB.11/KP.0150/2016 Penjelasan tambahan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016

S-1444/WPB.11/KP.0150/2016 Penjelasan tambahan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016

  • Yth.  Kuasa Pengguna Anggaran
  • Satuan Kerja Mitra KPPN Serang
  • di tempat

          Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Perbendaharaan nomor S-6597/PB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan ketentuan dalam Pepres 111 tahun 2013, maka besaran iuran jaminan kesehatan pekerja dari unsur PPNPN ditetapkan sebagai berikut:
    1. 2% dari penghasilan ditanggung oleh PPNPN
    2. 3% dari penghasilan ditanggung oleh Pemerintah selaku pemberi kerja

     Iuran 3% yang menjadi bagian pemerintah selaku pemberi kerja saat ini dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku KPA BA Transaksi Khusus.

  1. Pada Aplikasi pembayaran PPNPN, peserta dari unsur PPNPN yang dapat diterima menjadi peserta BPJS Kesehatan pada saat implementasi aplikasi tersebut adalah PPNPN dengan penghasilan batas paling rendah gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan, pada saat ini yaitu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  2. Untuk PPNPN yang berpenghasilan dibawah RP1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada aplikasi tersebut tidak dikenakan potongan iuran jaminan kesehatan dan tidak memenuhi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dari jenis kepesertaan PPNPN.
  3. Dalam hal pada saat implementasi tersebut terdapat PPNPN sebagaimana angka 3 dan sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, dapat tetap menjadi peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Bendahara dapat memungut iuran jaminan kesehatan atas honor PPNPN bersangakutan tanpa melalui aplikasi sebesar 2% dari penghasilan per bulan.
    2. Menyetorkan pungutan iuran tersebut ke rekening Kas Negara dengan menggunakan kode satker 999.99.440780 dan Akun 811141 (Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS dari APBN).
    3. Pemungutan iuran atas kepesertaan BPJS unsur PPNPN sebagaimana dimaksud, hanya diperkenankan sampai akhir tahun 2016, untuk selanjutnya harus sesuai batas minimal penghasilan atau menjadi peserta dari unsur mandiri.
    4. Selanjutnya diharapkan kepada seluruh Satker apabila ingin mendaftarkan PPNPN dalam lingkup satkernya menjadi peserta BPJS Kesehatan dari unsur PPNPN, maka besaran pembayaran honorarium untuk PPNPN dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
  4. Apabila pada saat implementasi terdapat PPNPN sebagaimana angka 3, dan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan disarankan agar menjadi peserta BPJS Kesehatan dari unsur mandiri.
  5. Berkenaan dengan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-31/PB/2016, pimpinan satuan kerja selaku pemberi kerja agar berkoordinasi dengan cabang BPJS Kesehatan setempat untuk aktivasi kepesertaan dari unsur PPNPN yang menjadi tanggungjawabnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

S-1444/WPB.11/KP.0150/2016 Surat KPPN di sini

Check Also

S-296/WPB.11/KP.0150/2017 Penyampaian SE-13/PB/2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Serang   Sehubungan dengan Terbitnya Surat Edaran …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *